Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan untuk penetapan NIP PPPK sesuai PP Manajemen PPPK, prosesnya harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Kalau Bisa Setelah usulan PPK itu diterima BKN, maka dalam waktu maksimal 25 hari, NIP PPPK itu sudah ditetapkan.
Berikut adalah beberapa link yang bisa anda Kunjungi :
Aplikasi Raport K13 Kelas 1 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Aplikasi Raport K13 Kelas 2 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Aplikasi Raport K13 Kelas 3 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Aplikasi Raport K13 Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Aplikasi Raport K13 Kelas 5 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Aplikasi Raport K13 Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Unduh Disini)
Sayangnya BKN belum menerima usulan para PPK, padahal nama-nama guru honorer yang lulus PPPK tahap I sudah diserahkan kepada masing-masing instansi. Tujuannya begitu hasil kelulusan diberikan, PPK dalam hal ini kepala daerah langsung melakukan proses pemberkasan dan pengusulan NIP PPPK guru.
"BKN sudah lama siap sejak pengumuman hasil kelulusan PPPK tahap I dilakukan 29 Oktober, tetapi kami menunggu usulan PPK. Tanpa usulan itu BKN tidak bisa melakukan proses penetapan nomor induk (NI) PPPK," jelasnya kepada JPNN.com, Senin (6/12).
Mengenai belum satu pun Pemda mengusulkan penetapan NIP PPPK guru, kendalanya ada pada administrasi kontrak PPPK belum selesai. Berbeda dengan penerbitan NIP CPNS yang tanpa harus ada kontak kerja, untuk PPPK dokumennya cukup banyak.
"Ini Pemda masih terfokus pada pembuatan dokumen perjanjian kerja karena itu sebagai dasar NI PPPK," ucapnya.
Baca Juga : Kumpulan Hadits dan Do'a Harian Pilihan Terbaru Tahun 2021 2022
Tanpa dokumen perjanjian kerja, tambah Bima, BKN belum bisa memproses dan biasanya akan di-flag BTL atau butuh tindak lanjut. Sama seperti penetapan NIP PPPK 2019 berjalan lambat karena instansi daerahnya yang terlambat mengirimkan dokumen.
"Jadi bukan di BKN. Kalau dari BKN sih kapan saja sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital. Termasuk dokumen perjanjian kerja," jelasnya.
Mengenai daftar riwayat hidup (DRH), Bima menegaskan sistem tersebut sudah siap. BKN juga sudah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya baik untuk CPNS maupun PPPK. Ini karena masing-masing peserta yang harus mengunggah dokumennya sendiri di DRH. Bima pun mendorong Pemda untuk segera menyelesaikan dokumen perjanjian kerjanya agar proses selanjutnya bisa berjalan.
"Saya sih sangat berharap 173 ribu lebih guru honorer yang sudah lulus PPPK tahap I segera diusulkan penetapan NI PPPK kemudian oleh daerah diterbitkan SK agar mereka bisa menikmati hak-haknya sebagai ASN," ucap Bima.
Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di INFORMASI CPNS PPPK PPG INDONESIA, atau Search di Facebook INFO CPNS PPPK PPG INDONESIA. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 2 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 3 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 4 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 5 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 6 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMP/MTs Full Kelas 1-3 K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMA/MA Full Kelas 1-3 K13 Revisi
0 Response to "NIP PPPK Guru Honorer 2021| Info Terbaru Dari Kepala BKN Prihal NIP PPPK Guru. Baca Selengkapnya!"
Post a Comment