Kemenag | Program Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Madrasah Bukan PNS untuk 34 Provinsi!

Jakarta, Kemenag | Berdasarkan hasi rapat dengan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi telah ditetapkan keputusan bahwa Guru Madrasah yang berstatus akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan PNS. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Baca Juga :

⛔  MenPan-RB | Perpres Penggajian PPPK 2019, Tinggal Di PARAF Presiden!

⛔ PPPK 2019/2021 | Meminta Regulasi Khusus Untuk Melindungi Honorer K2 Yang Sudah Menerima NIP dan SK PPPK!

⛔ Simak Penjelasan Kepala BKN | Nasib Honorer K2 PPPK Yang Lulus, Namun Pensiun atau Meninggal Sebelum Menerima NIP dan SK!

⛔ Jelang Penerbitan NIP dan SK PPPK 51ribu Honorer K2, Honorer Non K Bagaimana?

⛔Jelang Penerbitan SK dan NIP PPPK | HK2 Yang Pensiun atau Meninggal Dunia, Masih Belum Jelas Solusinya!

⛔ Rekrutmen Tahap II PPPK 2021 | Honorer K2 +35 Tahun Meminta Afirmasi, Karena Mereka akan Bersaing Dengan Teman-teman Non-K! 

1. Guru madrasah calon penerima program ini merupakan guru madrasah bukan PNS yang tercatat aktit mengajar di SIMPATIKA pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021. Jumlah guru madrasah bukan PNS di SIMPATIKA berdasarkan data real me sebanyak 617 467 guru;

2. Data di SIMPATIKA menunjukkan bahwa sebanyak 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya, sedangkan 162.251 guru belum mencatatkan nomor rekeningnya Terkait hal ini, kami mohon Saudara segera berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di SIMPATIKA statusnya masih aktif (data terlampir);

3. Data by name by address pada poin 2 di atas, akan disampaikan oleh Admin SIMPATIKA Kementerian Agama Pusat melalui Admin SIMPATIKA pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Mengingat pentingnya pelaksanaan program ini, kami mohon Saudara mensosialisasikan beberapa ketentuan tersebut di atas kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah binaan masing-masing. 

Berikut adalah Surat Program Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan PNS :

Berikut adalah Surat Lampiran Verifikasi Bantuan Penerima Subsidi Gaji :

Berikut adalah Lampiran Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam 34 Provinsi :

Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.

Sumber : SE. No :B-2030/DJ.VDELIUHM.00/09/2020

Baca Juga :

⛔  Urusan Pajak Penghasilan PPPK Sudah Selesai. Prosesnya Sekarang Sudah Menunggu Paraf Menteri Keuangan, Kemudian akan dikembalikan ke Setneg untuk diparaf presiden!

⛔ Kemdikbud | Sudah Mengalokasikan Anggaran Rekrutmen PPPK Sebesar Rp 179 Miliar Tahun 2021!

⛔ Kabar Baik Dari Istana (KSP) | Tim Pimpinan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Semakin Semangat dan Lega!

⛔ 

Penuntasan Masalah Honorer K2 Sesuai Kesepakatan Pemerintah Dengan DPR RI Hanya Sampai 2023

⛔ Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) | Menyerahkan Dokumen Penting Perjuangan Honorer K2 Menjadi PNS Ke Istana!

⛔ PERPRES Penggajian dan Tunjangan PPPK sudah DITEKEN oleh Sejumlah Menteri
⛔ MenPAN-RB : 1 Juta Formasi PPPK akan DIREKRUT Secara Bertahap Mulai Tahun 2021

⛔ Komisi 10 DPR RI Mendesak Kemendikbud Percepat Pengangkatan PPPK!
⛔ Unduh Contoh Program Supervisi Kepala Sekolah Terbaru Tahun Pelajaran 2020/2021
⛔Selama Guru Honorer Belum Bersertifat Pendidikan, Maka Akan Terkendala untuk Diangkat Menjadi PPPK, Benarkah?

⛔  Guru Honorer Diatas 35 Tahun : Membentuk Forum Baru untuk Meraih Status PNS!!!
⛔ Ketua Honorer K2 Kabupaten Kuningan : Kalau Ibarat Kapal, 51 ribu PPPK ini Sudah Mau Oleng!!!

⛔ Honorer K2 | Alhamdulillah Nurbaitih Mengaku Puas Setelah Bertemu Wakil Gubernur Pagi Ini

⛔KemenPan-RB|Tidak Mungkin 51 Ribu PPPK Hasil Seleksi Februari 2019 Pengangkatannya DISALIP CPNS Hasil Seleksi 2019!

Silahkan Share di bawah 👇👇👇: