PPPK 2019/2021 | Meminta Regulasi Khusus Untuk Melindungi Honorer K2 Yang Sudah Menerima NIP dan SK PPPK!

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honoror K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah | Banyak honorer K2 bimbang ikut tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang digadang-gadang digelar tahun depan. Mereka beranggapan posisi PPPK sangat lemah karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh kepala daerah. Berikut Penjelasanya yang dapat kami lansir dari laman istimewa jpnn:

Baca Juga :

⛔ Simak Penjelasan Kepala BKN | Nasib Honorer K2 PPPK Yang Lulus, Namun Pensiun atau Meninggal Sebelum Menerima NIP dan SK!

⛔ Jelang Penerbitan NIP dan SK PPPK 51ribu Honorer K2, Honorer Non K Bagaimana?

⛔Jelang Penerbitan SK dan NIP PPPK | HK2 Yang Pensiun atau Meninggal Dunia, Masih Belum Jelas Solusinya!

⛔ Rekrutmen Tahap II PPPK 2021 | Honorer K2 +35 Tahun Meminta Afirmasi, Karena Mereka akan Bersaing Dengan Teman-teman Non-K!

"Yang PNS saja dipolitisasi kepala daerah apa lagi PPPK. Kalau PNS enggak mungkin diberhentikan kecuali melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin berat. PPPK kan bisa sewaktu-waktu," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honoror K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin, Selasa (22/9).

Ketua PHK2I yang juga merupakan salah satu peserta seleksi PPPK yang sudah lulus PPPK pada tahun 2019 ini menambahkan, harus ada regulasi khusus untuk melindungi honorer K2. Ketika dinyatakan lulus. menerima NIP dan SK PPPK serta aktif dinas, pemerintah pusat harus memberikan perlindungan. Jangan sampai PPPK jadi bulan-bulanan kepala daerah.

⛔ Wakil Ketua Komisi X DPR RI | Bagaimana Nasib Honorer K2 Yang Lulus PPPK, Pensiun Bahkan Meninggal Sebelum Terbit SK dan NIPnya?

⛔ Guru Honorer Non K2 | Bersyukur Karena Masuk Kuota Tes PPPK Tahun 2021

"Kami berharap ada regulasi khusus karena keberadaan PPPK sangat berpeluang dijadikan alat kepentingan politik di daerah. PPPK juga harus mendapatkan perlindungan hukum," tuturnya.

Dia melanjutkan, PNS dan PPPK memang sama sama berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun, posisi PNS sebenarnya lebih kuat dibandingkan PPPK. Sebab dalam PP manajemen PPPK ada klausul kontrak pertahun (secara teori).

"Yang rekan-rekan PPPK khawatirkan berikutnya adalah skenario perpanjangan kontrak pertahun akan berbeda daerah satu dengan daerah yang lain" jelasnya.

Sikap dan perlakuan yang berbeda dari masing-masing kepala daerah (sesuai kepentingan kepala daerah), membawa dampak besar bagi PPPK. Sebab, bisa saja mereka tidak diperpanjang kontraknya.

Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.

Sumber : Jpnn.com

Baca Juga :

⛔ Urusan Pajak Penghasilan PPPK Sudah Selesai. Prosesnya Sekarang Sudah Menunggu Paraf Menteri Keuangan, Kemudian akan dikembalikan ke Setneg untuk diparaf presiden!

⛔ Kemdikbud | Sudah Mengalokasikan Anggaran Rekrutmen PPPK Sebesar Rp 179 Miliar Tahun 2021!

⛔ Kabar Baik Dari Istana (KSP) | Tim Pimpinan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Semakin Semangat dan Lega!

⛔

Penuntasan Masalah Honorer K2 Sesuai Kesepakatan Pemerintah Dengan DPR RI Hanya Sampai 2023

⛔ Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) | Menyerahkan Dokumen Penting Perjuangan Honorer K2 Menjadi PNS Ke Istana!

⛔ PERPRES Penggajian dan Tunjangan PPPK sudah DITEKEN oleh Sejumlah Menteri
⛔ MenPAN-RB : 1 Juta Formasi PPPK akan DIREKRUT Secara Bertahap Mulai Tahun 2021

⛔ Komisi 10 DPR RI Mendesak Kemendikbud Percepat Pengangkatan PPPK!
⛔ Unduh Contoh Program Supervisi Kepala Sekolah Terbaru Tahun Pelajaran 2020/2021
⛔Selama Guru Honorer Belum Bersertifat Pendidikan, Maka Akan Terkendala untuk Diangkat Menjadi PPPK, Benarkah?

⛔ Guru Honorer Diatas 35 Tahun : Membentuk Forum Baru untuk Meraih Status PNS!!!
⛔ Ketua Honorer K2 Kabupaten Kuningan : Kalau Ibarat Kapal, 51 ribu PPPK ini Sudah Mau Oleng!!!

⛔ Honorer K2 | Alhamdulillah Nurbaitih Mengaku Puas Setelah Bertemu Wakil Gubernur Pagi Ini

⛔KemenPan-RB|Tidak Mungkin 51 Ribu PPPK Hasil Seleksi Februari 2019 Pengangkatannya DISALIP CPNS Hasil Seleksi 2019!

Silahkan Share di bawah 👇👇👇: