Kepala BKN | Seruan TEGAS Untuk PNS dan PPPK, Simak Selengkapnya!

BKN | Bima Haria Wibisana Selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, menyerukan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terlibat dalam politik praktis. Seruan ini menyusul makin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan segera digelar serentak pada bulan Desember yang akan datang.

Baca Juga :

⛔ Aturan PPPK Terasa Berat, Bagi PPPK yang Malas dan Tidak Profesional !

⛔Ketum PHK2I PPPK 2019 | Semua PPPK Panas Dingin, Jelang Pengumuman Kelulusan CPNS 2019 Akhir Oktober ini!

⛔ Kepala BKN | Simak Dengan Baik Pernyataan Tegas Kepala BKN tentang Kontrak PPPK!

Bima menjelaskan, bagi PNS yang terlibat politik praktis dan mendukung salah satu pasangan calon, akan dikenakan sanksi sesuai aturan disiplin pegawai. Di mana sanksi terberatnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Bima Haria juga mengingatkan kepada seluruh honorer K2 yang lulus PPPK jangan coba-coba terlibat dalam politik praktis. Apalagi saat ini proses pengangkatan PPPK sementara sedang berjalan. Berikut penjelasan dari kepala BKN yang dapat kami lansir dari laman istimewa jpnn:

"Bagi yang diketahui memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, pemberkasan NIP PPPK bisa kami batalkan," ucapnya, jumat (24/10).

Sama halnya dengan CPNS 2019 yang masih dalam proses persiapan pengumuman kelulusan pada 30 Oktober. Walaupun nanti dinyatakan lulus, yang bersangkutan bisa dibatalkan kelulusannya bila terbukti terlibat dalam politik.

Baca Juga :

⛔ Koordinator PHK2I Jateng | Meminta Jaminan Kontrak Bagi yang Lulus PPPK, Minimal 5 Tahun atau Sampai Pensiun!

⛔ Kemenag | Alhamdulillah Dana BOS Madrasah dan Pesantren 2020 tetap Naik Rp100 ribu Per Siswa atau Santri!

⛔KemenPAN-RB | Kontrak Kerja PPPK Minimal 1 Tahun Maksimal 5 Tahun, Tergantung Kebutuhan Daerahnya!

Dalam pemberkasan NIP CPNS dan PPPK, ada sejumlah verifikasi peserta yang harus dilakukan. Misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai ASN atau anggota TNI/Polri. Tidak juga pernah terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (Parpol).

"Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan Parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya," tegasnya. 

Dia menambahkan, netralitas harus dikedepankan ASN baik PNS maupun PPPK. Jangan pernah memberikan dukungan apa pun karena ASN adalah pelayan publik.

Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.

Sumber : jpnn.com

Baca Juga :

⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 1 SD/MI Full Subtema K13 Revisi 
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 2 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 3 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 4 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 5 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 6 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMP/MTs Full Kelas 1-3 K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMA/MA Full Kelas 1-3 K13 Revisi

Silahkan Share di bawah 👇👇👇: