PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pemberian Gaji Ke 13 Dimasa Pandemi Covid 19

PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pemberian Gaji Ke 13
Dimasa Pandemi Covid 19

Pemberian Gaji Ke 13 Dimasa Pandemi Covid 19 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil (Non PNS), Dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Memberikan poin peraturan baru di tengah pandemik covid 19, yakni :

Baca Juga :

Simak Persyaratan Bagi Guru Honorer yang Ingin Mendapatkan Bantuan 600 Perbulan

CPNS Yang Lulus 2019 Akan Diangkat Bulan November Tahun ini, PPPK Kapan?

Bahwa pandemik Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing);
bahwa penyebaran Corona Vints Disease 2Ol9 (COVID- 19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2O2O kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggt-rta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Baca Juga :

⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 1 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 2 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 3 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 4 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 5 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 6 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMP/MTs Full Kelas 1-3 K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMA/MA Full Kelas 1-3 K13 Revisi

PP Nomor 44 Tahun 2020 dimasa Pandemi ini terikat dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Dari isi dan aturan pasal pasal diatas diantaranya adalah :

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI.
Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad lrcc; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 1. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Penerima Pensiun adalah: a. pensiunan PNS; b. pensiunan Prajurit TNI; c. pensiunan Anggota POLRI; d. pensiunan Pejabat Negara; e. penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan f. penerima f. penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
Penerima T\rnjangan adalah: a. penerima tunjangan veteran; b. penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan; d. penerima tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indone sis ch Le g er/ Koninklijk Marine; f. penerima tunjangan anak yatim/piatu Prajurit TNl/Anggota POLRI; g. penerima tunjangan Prajurit TNl/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; h. penerima tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI/Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; i. penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNl/Anggota POLRI yang gugur; dan j. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.
Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lembaga Penyiaran Publik, yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silahkan bagi bapak dan ibu yang membutuhkan file PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pemberian Gaji Ke 13 Dimasa Pandemi Covid 19 bisa mengunduhnya pada gambar link di bawah.

Baca Juga :

Info Terbaru Seputar PPPK ! Optimistis 51 Ribu PPPK Akan Diangkat Pada Tahun Ini
Kumpulan Modul Pembelajaran Daring PJOK Kelas 1-6 SD/MI K13 Dimasa Pandemi dan New Normal
Pengumuman Hasil Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Berakhir Menyedihkan!

Disdik Pemprov : Mengusulkan Kenaikan Gaji Guru Honorer dari 10Ribu Perjam Menjadi 15Ribu Perjam

Inilah Kriteria Pekerja Yang Mendapat Bantuan 600 Ribu Per Bulan, Apakah Guru Honorer Masuk Kriteria

Juknis Terbaru Penyusunan Kurikulum Bagi MI, MTs, dan MA Tahun 2020
Kumpulan Laporan Kegiatan Pembelajaran Daring (PJJ) Kelas 1-6 SD/MI Dimasa Pandemi Tahun 2020

➨Kumpulan Kurikulum Darurat Masa Pandemi Covid19 Untuk Kelas 1-6 SD/MI Tahun 2020

➨Kumpulan Kurikulum Darurat Masa Pandemi Covid19 Untuk Kelas 7-9 SMP/MTs Tahun 2020

➨Kumpulan Kurikulum Darurat Masa Pandemi Covid19 Untuk Kelas 10-12 SMA/MA SMK/MAK Tahun 2020

Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.

Sumber : PP Nomor 44 Tahun 2020

Baca Juga : Kunjungi Juga (File RPP Daring, Luring Dan Kombinasi ) Kelas Lainnya :

➨ RPP Daring PAUD, TK/RA Masa Pandemi COVID-19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Daring 1 Lembar Kelas 1 SD/MI Masa Pandemi COVID 19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Daring 1 Lembar Kelas 2 SD/MI Masa Pandemi COVID-19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Daring 1 Lembar Kelas 3 SD/MI Masa Pandemi COVID 19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Danng 1 Lembar Kelas 4 SD/MI Masa Pandemi COVID-19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Daring 1 Lembar Kelas 5 SD/MI Mesa Pandemi CDVID-19 Terbaru 2020/2021

➨ RPP Daring 1 Lembar Kelas 6 SD/MI Masa Pandemi COVID-19 Terbaru 2020/2021

Kunjungi Juga Perangkat pembelajaran Yang Lainnya di bawah ini.

DOWNLOAD JUGA JURNAL PAI BP K13 SD/MI Revisi 2018/2019

DOWNLOAD JUGA RPP PAI BP K13 SD/MI REVISI 2018/2019

DOWNLOAD JUGA PENILAIAN HARIAN PAI BP K13 REVISI 2018/2019

Silahkan Kunjungi Juga Kumpulan Perangkat Pembelajaran Basa Jawa meliputi PROMES, SILABUS, RPP BASA JAWA K13 DAN KTSP SD/MI pada LINK di bawah :

DOWNLOAD PROMES Bahasa Jawa kelas 1 s/d 6

DOWNLOAD SILABUS Bahasa Jawa kelas 1 s/d 6

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 1

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 2

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 3

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 4

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 5

DOWNLOAD RPP Bahasa Jawa K13 KELAS 6

DOWNLOAD PERANGKAT JAWA K13 SD Kelas 1.pdf

DOWNLOAD PERANGKAT JAWA K13 SD Kelas 2.pdf

DOWNLOAD PERANGKAT JAWA K13 SD Kelas 3.pdf

DOWNLOAD PERANGKAT JAWA K13 SD Kelas 4.pdf

DOWNLOAD PERANGKAT JAWA K13 SD Kelas 5.pdf