Kinerja Kepala Sekolah | Untuk memenuhi tugas dan fungsinya mengelola penyelenggaraan pembelajaran daring di saat Pandemik Covid 19 adalah menjamin bahwa pembelajaran berlangsung dengan terukur kualitasnya dan memberi dukungan kepada guru dalam pelaksanaan mengajar dari rumah. Membuat perencanaan secara terprogram, melaksanakan semua perencanaan yang telah dibuat, dan melakukan evaluasi secara kontinyu dalam program pembelajaran secara daring di rumah adalah salah satu tugas Managemen dari Kepala Sekolah.
Selain itu, Melakukan analisis kebutuhan monitoring, menyusun instrumen pemantauan pembelajaran, mensosialisasikan instrumen monitoring, melaksanakan monitoring, menganalisis data hasil monitoring, menindaklanjuti hasil monitoring, dan mengidentifikasi masalah pembelajaran daring, menentukan strategi pembelajaran daring, menganalisis modalitas/gaya belajar murid, menentukan jenis pembelajaran daring sesuai kebutuhan, termasuk Membuat perencanaan supervisi, melaksanakan supervisi dimulai dengan pra observasi, pengamatan pembelajaran, dan pasca observasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi adalah tugas utama dari Kepala Sekolah.
Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, DAN MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam.
Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:
➤ Wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
➤ Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
- Satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
- satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.
Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.
Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) dengan ketentuan:
Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah. Untuk lebih jelasnya silahkan sahabat bisa mengunduh filenya langsung di bawah.
Sumber : BukuPanduanKinerjaKepsekcovid19
Baca Juga :
Silahkan Share di bawah 👇👇👇:
Related Posts :
Pimpinan PHK2I | Mengungkap Penyebab Honorer K2 Di Daerah Selalu Tertinggal!Pimpinan PHK2I | Mba Nur Baitih selaku Pimpinan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) mengungkapkan, berbagai kebijakan pusat tidak semua… Read More...
Ketum PHK2I PPPK | Kalau PerMenPAN-RB 66/2020 Sudah Ada, Otomatis Juknis Pemberkasan NIP PPPK Barengan!Ketum PHK2I PPPK | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-RB) Nomor 66 tahun 2020 yang mengatur … Read More...
BKN dan MenPan-RB | PPPK Ikut Demo, Siap-Siap Terancam Tidak Mendapatkan NIP dan SK!BKN dan MenPan-RB | Rencana honorer K2 yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menggelar aksi turun ke jalan menu… Read More...
Komisi II | Tidak ada Alasan Lagi Pemerintah untuk Segera Menerbitkan NIP SK 51.293 PPPK!Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP dan SK 51.293 PPPK | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ker… Read More...
KemenPAN-RB | Ijazah PPPK Yang Tidak Linier, Menjadi Masalah Baru Proses Penetapan NIP dan SK PPPK!KemenPAN-RB, Ijazah PPPK Yang Tidak Linier | Penempatan 51.293 honorer K2 yang lulus Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil… Read More...
Aturan PPPK Terasa Berat, Bagi PPPK yang Malas dan Tidak Profesional !Aturan PPPK Terasa Berat, Bagi PPPK yang Malas dan Tidak Profesional | Masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang d… Read More...
Hononer K2 (PHK2I) Buton | Ada Semangat Baru Usai Bertemu Dengan Titi Purwaningsih dan Nurbaitih!Hononer K2 (PHK2I) Buton | Koordinator Daerah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Buton Utara Kasmun mengungkapkan, ada seman… Read More...
KemenPAN-RB | Kontrak Kerja PPPK Minimal 1 Tahun Maksimal 5 Tahun, Tergantung Kebutuhan Daerahnya!KemenPAN-RB | Teguh Widjinarko Selaku Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapk… Read More...
Sekretaris Forum PPPK | Usulan Reward Bagi PPPK Berprestasi Bisa Diangkat Menjadi PNS!Usulan Reward Bagi PPPK Berprestasi Bisa Diangkat Menjadi PNS | Tuntunan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkinerja b… Read More...
PHK2I Jember | Status Honorer K2 Terancam, Jika Sampai Desember NIP dan SK PPPK Belum Diterima! Status Honorer K2 Terancam, Jika Sampai Desember NIP dan SK PPPK Belum Diterima | Desakan agar pemerintah segera menetapkan NIP dan SK Pegaw… Read More...
Kapan NIP dan SK PPPK Terbit | Ini Jawaban Kepala BKN dan Plt. Deputi Pendayagunaan Aparatur KemenPan-RB!Kapan NIP dan SK PPPK Terbit | Berkisar Empat harian lagi akan diumumkan hasil seleksi CPNS 2019. Di sisi lain aturan teknis (juknis) turuna… Read More...
KemenPan-RB | Pemerintah Sedang Menyiapkan 4 Hal Penting Guna Melindungi 51.293 PPPK!KemenPan-RB | Desakan agar pemerintah segera mempercepat penyusupan regulasi turunan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan … Read More...
Koordinator PHK2I Jateng | Meminta Jaminan Kontrak Bagi yang Lulus PPPK, Minimal 5 Tahun atau Sampai Pensiun!Koordinator PHK2I | Ahmad Saifudin selaku Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah, meminta ada perlindungan… Read More...
Inilah Penyebab Mengapa Penetapan NIP PPPK Lama dan Tak Bisa Secepat Kilat!Inilah Penyebab Mengapa Penetapan NIP PPPK Lama | Sejak Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Per… Read More...
BKN | Sebanyak 138.793 CPNS 2019 Akan Menerima SK Per 1 Desember 2020, PPPK ?Informasi Seputar PPPK dan CPNS | Sebanyak 138.793 CPNS 2019 akan menerima SK per 1 Desember 2020. SK ini sekaligus menjadi penanda mereka s… Read More...
Kepala BKN | Seruan TEGAS Untuk PNS dan PPPK, Simak Selengkapnya!BKN | Bima Haria Wibisana Selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, menyerukan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun Pegawa… Read More...
Formasi PPPK 2021 | Honorer K2 Tenaga Administrasi Diusulkan Masuk Formasi!Dokumen Istimewa JpnnFormasi PPPK 2021 | Seluruh honorer K2 di Sulawesi Tenggara yang belum ikut seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah denga… Read More...
Kemdikbud | Syarat Pencairan BSU Bagi Guru dan TU Honorer Yang Namanya Sincron Di Info GTK!Kemdikbud | Syarat Pencairan BSU Bagi Guru dan TU Honorer Yang Namanya Sincron Di Info GTK. Berdasarkan informasi yang laman ini kutip dari … Read More...
Ketum PHK2I PPPK 2019 | Semua PPPK Panas Dingin, Jelang Pengumuman Kelulusan CPNS 2019 Akhir Oktober ini!Pengumuman kelulusan CPNS 2019 | Saat ini panitia seleksi nasional CPNS 2019 tengah melakukan rekonsiliasi dan integrasi nilai seleksi kompe… Read More...
Sudah Terbit PermenPan-RB No 72 Tahun 2020 | PPPK Sedih Masal, Baca Selengkapnya! Sudah Terbit PermenPan-RB No 72 Tahun 2020 | Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB… Read More...
Unduh Juknis / Buku Saku Bantuan Subsidi Upah (BSU) | Bantuan Pemerintah Sejumlah Rp1.800.000 yang Diberikan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan! Unduh Juknis / Buku Saku Bantuan Subsidi Upah (BSU) | Apa yang dimaksud dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kementerian Pendidikan dan Kebuday… Read More...
KemenPAN-RB | Bahas PPPK, Delegasi Honorer K2 Kecewa! Baca Selengkapnya!KemenPAN-RB Bahas PPPK, Delegasi Honorer K2 Kecewa | Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 formasinya masih … Read More...
PermenPan-RB NO 72 Tahun 2020 | Konfersi Golongan PPPK Sesuai Ijazah, Masa Kerja 0 Tahun!PermenPan-RB NO 72 Tahun 2020 | Salah satu regulasi yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ker… Read More...
Kepala BKN | Simak Dengan Baik Pernyataan Tegas Kepala BKN tentang Kontrak PPPK!Pernyataan Tegas Kepala BKN tentang Kontrak PPPK | Bima Haria Wibisana Selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan, masa kontrak Pe… Read More...
Ketua ADKASI | Dua Penyebab Utama NIP SK PPPK Belum Juga Diterbitkan! Simak Selengkapnya!Masalah Pengangkatan Honorer K2 yang Lulus PPPK 2019 | Lukman Said selaku Ketua umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) meng… Read More...
Ketum PHK2I | Prihal NIP SK PPPK, Saya Merasa Sangat Bersalah Kepada Honorer K2 Usia di atas 35 Tahun!Ketum PHK2I Prihal NIP SK PPPK | Titi Purwaningsih selaku Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) mengeluhkan posisinya yang makin te… Read More...
Korlap PHK2I Jateng | Masa Kerja Honorer K2 Tidak Dihitung, Sedihnya!Korlap PHK2I Jateng | Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin mengungkapkan sebanyak 51.293 … Read More...
KemenPAN-RB | Pemberkasan NIP dan Penyerahan SK PPPK Bisa Cepat Bila Formasinya Sudah Tuntas!KemenPAN-RB, Pemberkasan NIP dan Penyerahan SK PPPK Bisa Cepat Bila Formasinya Sudah Tuntas | Penempatan 51.293 honorer K2 ya… Read More...
Pimpinan PHK2I | Capek Menunggu NIP SK PPPK, Terserah Pemerintah Saja!Pimpinan PHK2I | Semangat honorer K2 yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menantikan NIP dan SK mulai redup. M… Read More...
Informasi Terbaru PPPK | Juknis Proses Pengangkatan 51.293 PPPK Belum Selesai, Simak Penjelasan Dari BKN Berikut!Informasi Terbaru PPPK | Proses pengangkatan 51.293 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari honorer K2 sepertinya masih berli… Read More...
0 Response to "Download Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah di Masa Pandemi Covid-19 Terbaru Tahun 2020 Gratisss!!!"
Post a Comment