Home  ›  Informasi

BKN dan MenPan-RB | PPPK Ikut Demo, Siap-Siap Terancam Tidak Mendapatkan NIP dan SK!

BKN dan MenPan-RB | PPPK Ikut Demo, Siap-Siap Terancam Tidak Mendapatkan NIP dan SK!

BKN dan MenPan-RB | Rencana honorer K2 yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menggelar aksi turun ke jalan menuntut segera  diterbitkan NIP dan SK pengangkatan, langsung direspons pemerintah. Dua pejabat masing-masing Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria  Wibisana dan Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjinarka yang dihubungi secara terpisah pada kamis (15/10), menyayangkan rencana aksi turun ke jalan tersebut.

Baca Juga :

Keduanya mengingatkan 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK 2019 untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan. Sebab, akan berakibat fatal bagi proses pengangkatan mereka sebagai PPPK. Berikut penjelasannya yang dapat kami lansir dari laman istimewa jpnn:

"Mengapa tidak sabar menunggu? Kan pemerintah bukan hanya diam. Kami bekerja keras loh bukan santai saja," kata Bima Haria.

BKN dan MenPan-RB | PPPK Ikut Demo, Siap-Siap Terancam Tidak Mendapatkan NIP dan SK!

Bima mengingatkan, PPPK merupakan hal baru dan memerlukan aturan yang baru dilaksanakan tahun ini. Agar pelaksanaannya tidak bermasalah perlu ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan regulasi turunan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

"Masih berproses kok dan kami serius," imbuhnya.

Dia juga menegaskan, calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK yang terlibat aksi demo saat pandemi akan dibatalkan perberkasan NIP-nya. Sebab, mereka nanti tidak mendapatkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari kepolisian.

"SKCK itu salah satu syarat utama dalam pemberkasan NIP PPPK. Kalau kepolisian tidak mau keluarkan SKCK, pemberkasannya bisa dibatalkan," ucapnya.

Baca Juga :

Sementara KemenPan-RB juga menyesalkan rencana aksi demo PPPK. Menurutnya, aksi demo tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga honorer K2 yang  lulus PPPK itu sendiri.

"Kalau demo demo malah bikin kami semakin reply mengurus ini. Yang ikut demo bisa jadi nanti ditandai. Belum resmi jadi PPPK saja sudah demo terus, apalagi kalau sudah jadi PPPK," terangnya.

Teguh menambahkan, proses pemberkasan NIP PPPK memerlukan aturan-aturan pelaksanaannya. Inilah yang menjadi prioritas pemerintah yaitu menyiapkan aturan pelaksanaannya.

Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.


Sumber : jpnn.com
Silahkan Share di bawah 👇👇👇:

0 Response to "BKN dan MenPan-RB | PPPK Ikut Demo, Siap-Siap Terancam Tidak Mendapatkan NIP dan SK!"

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)