Panjangnya proses penetapan NIP dan SK 51.293 PPPK, Membuat Kami Lelah | Panjangnya proses penetapan NIP dan SK 51.293 Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut dari honorer K2 pada Februari 2019, menimbulkan kegelisahan. Banyak yang mulai hilang kesabaran karena ternyata setelah Perpres nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diundangkan pada 295 terber 2020, tidak lantas NIP dan SK PPPK diterbitkan.
PPPK masih harus menunggu lagi penerbitan beberapa regulasi. Bagi honorer K2. kalau pemerintah berniat baik prosesnya akan berlangsung cepat Sebaliknya bila ini hanya muslihat pemerintah untuk meredam gejolak di kalangan honorer K2, maka regulasi sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan NIP serta SK PPPK akan diulur. Berikut petikan penjelasan dari Koordinator FHK2I Riau kepada jpnn :
"Kalau pemerintah niat baik pasti cepat itu barang. Lihat saja RUU Cipta Kerja yang hanya lima bulan sudah ditetapkan jadi undang-undang. Padahal ada banyak klaster yang diatur di sana. Nah, PPPK cuma beberapa lembar saja kenapa lama amat?," kata Koordinator Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Riau Said Syamsul Bahri, Kamis (8/10).
Said mengaku muak dengan berbagai alasan pemerintah terkait prosedur penetapan NIP PPPK. Sebelum Perpres terbit, alasan pemerintah menunggu Perpres Dengan gaji dan tunjangan PPPK terbit. Namun, setelah Perpres terbit muncul lagi alasan baru.
"Muak saya dengan alasan pemerintah ini, bikin pusing dan mumet," ketusnya. Syamsul mengaku tadinya berharap satu dua bulan ini sudah bisa terima SK PPPK.
Mengingat Pemprov Riau dan kabupaten/kota sudah siap dengan anggaran gaji. Namun, melihat perkembangan lewat pemberitaan di media, Syamsul jadi kesal.
"Perpres sudah ada, ini ada lagi aturan lain. Iya kalau aturannya cepat diterbitkan, kalau lama kan bikin tensi naik. Ini nih ya, darah saya sudah naik sampai ke ubun-ubun. Maunya pemerintah apa sih? Mending batalkan saja sekalian," ucapnya.
Said yang juga koordinator PPPK di Riau ini juga menambahkan dengan sedikit kesal, Saya lihat kalau untuk honorer K2 pemerintah sengaja mengulur-ulur. Ini maksudnya apa ya. Daripada bikin honorer K2 mati berdiri karena stres berat, tensi tinggi, batalkan saja semua. Gitu saja kok repot.
Sampai disini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ingin tetap mendapatkan informasi terbaru seputar Informasi Dunia Pendidikan, silahkan pantau laman ini dengan cara mengikuti Fans Page kami di Sahabat Dikbud Update, atau Search di Facebook Grup Sahabat Dikbud Update. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih.
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 2 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 3 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 4 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 5 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Tematik Kelas 6 SD/MI Full Subtema K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMP/MTs Full Kelas 1-3 K13 Revisi
⛔ Unduh Juga Kumpulan Power Point Untuk SMA/MA Full Kelas 1-3 K13 Revisi
0 Response to "Koordinator FHK2I Riau | Panjangnya proses penetapan NIP dan SK 51.293 PPPK, Membuat Kami Lelah!"
Post a Comment